Administrasi Penyuluhan Pertanian

ADMINISTRASI PENYULUHAN PERTANIAN

DI KANTOR BP3K KECAMATAN MAJALENGKA  

KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN PRAKTIKUM

OLEH :

AMRU HUSNI

NIRM. 04.2.15.0615

JURUSAN PENYULUHAN PETERNAKAN

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR

TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal khusus bagi petani dan pelaku agrobisnis, membutuhkan pelayanan administrasi yang baik agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Organisasi penyuluhan merupakan suatu wadah dimana kegiatan penyuluhan akan diadakan. Di dalam organisasi tersebut juga terdapat manusia sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selain itu, juga terdapat struktur organisasi yang menunjukkan bagaimana tugas dan wewenang akan dilimpahkan. Agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik diperlukan suatu pengelolaan organisasi, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai secara maksimal.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari sasaran penyuluhan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penyuluhan adalah petani dan keluarganya. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas dari personel penyuluh maupun eksistensi dari organisasi penyuluhan itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran dan berkesinambungan. Usaha peningkatan kualitas penyuluh dan organisasi dilakukan melalui adanya kegiatan administrasi yang tertata rapi dan tertib.

Biasanya kegiatan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh-penyuluh ahli (terampil) yang berkedudukan di Balai Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan. Kegiatan administrasi penyuluhan perlu dilakukan agar kegiatan penyuluhan terarah dan terkoordinasi dengan baik antara penyuluh, sasaran maupun stakeholders terkait. Administrasi penyuluhan diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut seluruh aspek kegiatan suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi penyuluhan menyangkut administrasi personalia, administrasi keuangan, administrasi pelaporan dan evaluasi, administrasi kegiatan serta administrasi yang berkaitan dengan hubungan dengan lembaga lain. suatu kegiatan penyuluhan akan dapat berjalan tertib dan teratur apabila seluruh aspek dalam penyuluhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Oleh sebab itu, dalam kegiatan praktikum administrasi penyuluhan Pertanian penulis akan menganalisis mengenai administrasi pada Balai Penyuluhan Pertanian (BP3K) di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses administrasi penyuluhan pada lembaga tersebut.

A.    Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut :

1.      Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam Administrasi Penyuluhan Pertanian

2.    Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui organisasi penyuluhan pertanian termasuk tugas dan wewenangnya

3.  Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui hubungan kerja antara bagian-bagian yang terkandung dalam suatu organisassi penyuluhan pertanian

4.   Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui dan tata cara penyusunan anggaran termasuk penggunaan anggaran dalam penyuluhan perrtanian

5.      Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sistem monitoring yang dilakukan oleh lembaga disuatu wilayah penyuluhan pertanian

B.     Kegunaan Praktikum

1.  Bagi praktikan, praktikum ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman disamping untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Penyuluhan.

2.   Bagi instansi yang terkait, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait administrasi penyuluhan.

3.      Bagi pembaca, dapat dijadikan pengetahuan dan informasi tentang administrasi penyuluhan.

C.     Waktu dan Tempat

Pelaksanaan  Praktikum dilaksanakan pada hari rabu  pada tanggal 09 Maret 2018 yang berlokasi di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

TINJAUAN PUSTAKA

Unsur – Unsur Administrasi

Kaliski dalam Departemen Kehutanan (1996), mengartikan administrasi sebagai manajemen operasi, atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin atau manajer. Karena itu seorang pemimpin atau manajer sering pula disebut dengan istilah administrator.

Sedangkan untuk unsur – unsur yang ada dalam suatu administrasi tersebut baik berupa faktor situasional dan kondusional maupun sumber daya-sumber daya tertentu, menurut Surakhmad (1994) menyebutkan sebagai berikut:

1.       Organisasi, yang akan menjadi wadah/wahana, struktur dan rangka dasar (frame work) dari administrasi.

2.      Lingkungan, yaitu yang mengelilingi administrasi “berada” di dalam organisasi terdiri atas berbagai lapisan antara lain: geografis, fisik, biologis (flora, fauna), sosial, budaya, ekonomis, psikologis, politik dan teknologis.

3.       Situasi, yaitu seperangkat faktor-faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap per keadaan, perkehidupan dan gerak – gerak administrasi (organisasi).

4.    Lokasi, yaitu bagian dari lingkungan yang terdiri atas semua faktor yang mempunyai relevansi (hubungan kepentingan) dengan administrasi (organisasi) dan mempunyai arti letak dengan diukur menurut jarak transportasi dan komunikasi.

5.        Wilayah operasi

6.  Mesin dan peralatan (equipment), terdiri atas semua barang modal yang merupakan “hardware” dari administrasi (organisasi).

7.   Program – program usaha ( software dan mission ), terdiri atas peraturan -peraturan dan prosedur – prosedur konstitusional yang merupakan kerangka dan rangka dasar berpikir dan berusaha.

8.        Legitimitas, yaitu kekuatan sosial, politik-yuridis yang berasal dari undang-undang.

9.        Pimpinan

10.    Personil

Organisasi Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya, memberi pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Van Den Ban dan Hawkins, 1996). Penyuluhan Pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2001).

Penyuluhan pertanian di sini mempunyai peranan untuk mempersiapkan petani dan untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada petani. Atau lebih tepatnya, penyuluhan pertanian mempunyai peranan untuk menyadarkan petani tentang adanya alternatif-alternatif baru atau metode-metode lain untuk mengusahakan pertanian mereka ke arah yang lebih baik (Sastraatmadja, 1993).

Organisasi penyuluhan tentu saja tidak sepantasnya untuk mengharapkan “peranan yang menentukan” dalam menerapkan peraturan karena dengan mengambil keputusan, penyuluh akan kehilangan kepercayaan dari petani sehingga menyebabkan peranan agen penyuluhan menjadi tidak efektif. Organisasi penyuluhan hanya dapat memainkan peranan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah apabila memiliki kaitan erat dengan pembuat kebijakan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat (Van den Ban dan Hawkins, 1996).

Tata Hubungan Kerja Organisasi Penyuluhan Pertanian

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pedesaan terpusat pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang bertugas menyelenggarakan penyusunan programa dan kegiatan penyuluhan pertanian bagi keluarga tani menuju bertani yang lebih produktif, berusaha tani yang lebih menguntungkan dan hidup yang lebih sejahtera. Hubungan kerja antara BPP dengan pemerintah Daerah Tingkat II diatur oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Bimbingan teknis kegiatan penyuluhan pertanian diberikan oleh Departemen Pertanian (Adjid, 2001). Suatu bentuk struktur organisasi yang terbukti menunjukkan “keberhasilannya” di banyak negara yang kurang berkembang, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Penyuluhan, selain mengawasi langsung para staf administrasi juga mengawasikegiatan para penyuluh spesialis.

2.  Para penyuluh dan peneliti, diorganisasikan sedemikian rupa sehingga antara mereka dapat terjalin hubungan yang mudah dan akrab.

3. Lembaga-lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, melalui suatu perjanjian kerjasama, memiliki kaitan dengan organisasi penyuluhan pertanian.

4.  Kantor penyuluhan memiliki hubungan jalur komando dengan para Penyuluh Spesialis di setiap wilayahnya untuk melakukan supervisi terhadap para Penyuluh Lapangan.

5. Seluruh Penyuluh Spesialis sampai tingkat propinsi tidak berkewajiban memberikan laporannya kepada penguasa atau politikus setempat, tetapi merupakan bagian dari dinas penyuluhan yang profesional
(Mardikanto, 1993).

METODE PRAKTIKUM

Metode Dasar Praktikum

Metode dasar yang dipakai dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-teori yang ada dari penelitian terdahulu. (Mardikanto, 2001).

Metode Penentuan Lokasi

Metode analisis lokasi yang penulis pakai yakni :

1.  Identifikasi potensi BP3K

         Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui potensi BP3K, keaktifan BP3K dan masih banyak lagi sebagai aspek pertimbangan dalam menepatkan BP3K sebagai lokasi atau tempat praktikum.

      2. Survey Lokasi

              Survey penulis lakukan untuk mengetahui letak BP3K kecamatan Majalengka.

      3. Penetapan BP3K

              Penetapan ini merupakan fiksasi atau hasil keputusan setelah survei, karena sudah memenuhi kriteria praktikum maka BP3K kecamatan Majalengka ini menjadi tempat atau objek praktikum penulis.

A.    Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kepala BP3K Kecamatan Majalengka. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari data-data yang dikumpulkan sendiri seperti programa kecamatan, profil BP3K dan lain-lain.

B.     Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini adalah:
1. Wawancara, mahasiswa mendatangi responden-responden melakukan wawancara dipandu dengan kuesioner yang telah tersedia. Data yang didapatkan harus objektif. Untuk data penunjang dapat diperoleh dari masyarakat baik mengenai sejarah desa, maupun fenomena sosial yang ada.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas keadaan responden suatu keadaan yang terjadi di daerah penelitian atau praktikum.
3. Pencatatan, data yang diperlukan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
4. Studi Pustaka, yaitu mencari referensi guna mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas. (Sekaran, 2002).

KONDISI UMUM WILAYAH

Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Majalengka merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka yang secara administrasif, terdiri dari 10 kelurahan dan 4 desa dengan luas wilayah 5.700,0 ha yang terdiri dari 1.744,7 ha lahan sawah (31%) dan sisanya 3.995,5 ha lahan darat (69%). Secara geografis, kecamatan Majalengka terdapat di bagian barat Kabupaten Majalengka yaitu antara 180º10’ - 108º17’ bujur barat dan antara 6º45’ - 6º56’ lintang selatan. Batas-batas wilayah kecamatan Majalengka adalah sebagai berikut :

a.    Sebelah Utara      : Kecamatan Panyingkiran dan Dawuan

b.    Sebelah Selatan   : Kecamatan Maja dan Kabupaten Sumedang

c.    Sebelah Timur     : Kecamatan Cigasong dan Maja

d.    Sebelah Barat      : Kabupaten Sumedang dan Kecamatan

  Panyingkiran

Iklim dan Curah Hujan

Berdasarkan topografi, kecamatan Majalengka terbagi menjadi 2 wilayah yaitu daerah sebelah utara merupakan dataran rendah dan wilayah sebelah selatan merupakan wilayah perbukitan. Variasi keadaan topografi terdiri dari wilayah datar yang berbukit dengan kemiringan 2-3% dan wilayah berbukit dengan kemiringan 5-10%, sedangkan ketinggian tempat dari permukaan laut berkisar antara 141 mdpl – 350 mdpl.

Curah hujan rata-rata 4.298 mm/tahun, dengan dua musim, yaitu bulan basah November-Juli dan bulan kering antara Agustus-Oktober. Tipe iklim berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), Kecamatan Majalengka termasuk tipe curah hujan C, yaitu agak basah.

Keadaan Tanah

Jenis tanah di kecamatan Majalengka terbagi dalam tiga jenis tanah yaitu : Latosol, Regosol, dan Podsolik Merah Kuning. Keragaman jenis tanah ini mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi sehingga tingkat kesuburannya berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur – Unsur Administrasi Penyuluhan Pertanian

Unsur-unsur yang ada dalam Administrasi Penyuluhan Pertanian merupakan fungsi-fungsi dari Administrasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi :

1.      Personalia

Objek dalam praktikum ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Majalengka. Personalia yang ada di BP3K Kecamatan Majalengka dapat dilihat dibawah ini:

Keadaan penyuluh pertanian dan petugas pertanian di kecamatan Majalengka kabupaten majalengka

Nama Kecamatan	Nama Penyuluh	Umur (thn)	Masa Tugas (thn)	Status (PNS /THL)	Pendidikan terakhir
Majalengka	Duriat Hadisusanto . SP Bora Moralina Umar Assalis Desi Sartika S.A,SA Aryono S. Hut Yoyon Sismaya , SP. Nana Nuryana , SP Rinna, SP Sri Agustina , M ,SP Irwan Maulana Ade Kurniawan Reni Nur Apriyanti , S .ST. Budi R. Mardiana, SP Lia Yulistiawati , STP Windi Widiya, SP Karmi Gilang Olik	60 36 56 40 57 54 36 42 33 33 39 33 43 39 25	38 10 30 6 34 30 8 7 7 8 9 5 7 9 3	Kepala BP3K PP Supervisor PP PNS PNS PNS THL – TBPP THL – TBPP THL – TBPP THL – TBPP THL – TBPP THL – TBPP THL – TBPP PP Swadaya POPT Mantri Tani PP Swadaya PP Swadaya	S1 S1 SPMA S1 S1 S1 S1 S1 S1 SPMA SPMA S1 S1 S1 S1

Sumber : data sekunder BP3K Kecamatan Majalengka 2015

2.      Kemudahan dan Perlengkapan bagi Penyuluh

Penyuluh di BP3K ini membawahi wilayah kerja kecamatan Majalengka  berada di tengah-tengah kecamatan dan letaknya cukup strategis di tepi jalan raya. Sehingga mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat atau petani disekitar kecamatan ditambah lagi adaya transportasi angkutan umum yang sering melintasi daerah tersebut. 

Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari suatu infromasi sehingga perlu adanya media informasi. Media informasi yang berada di BP3K terdiri dari surat kabar, poster, leaflet, folder, majalah, buku-buku pertanian dan sinar tani yang dapat diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka.

Perlengkaan yang ada di BP3K juga cukup memadai yakni terdiri dari meja, kursi, lemari, seperangkat alat masak, komputer, laptop, motor, lahan demplot dan mes. Sementara untuk trasnportasi, hampur semua penyuluh memiliki fasilitas komunikasi, berupa han dphone untuk memper lancar komunikasi dalam kegiatan operasional harian maupun pada kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan kelompok tani.

3.      Pengelolaan Keuangan

Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi :

a.         Biaya operasional kelembagaan penyuluhan

b.        Biaya operasional penyuluh PNS

c.         Biaya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan

d.        Biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

Sumber pembiayaan untuk pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan berasal dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bantuan dari pemerintah yang diberikan petani berwujud uang dikirim langsung melalui atm koordinator kelompok tani. Bantuan tersebut nanti dibelikan barang, seperti benih dan alat-alat pertanian.

4.      Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan yang dibuat oleh penyuluh berisikan pelaporan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kunjungan ke wilayah kerja dan pelaporan dari hasil kunjungan. Pelaporan mengenai kinerja penyuluh di wilayah kerja masing-masing dibuat satu bulan sekali sedangkan untuk pelaporan kehadiran penyuluh dilakukan setiap hari. Adanya laporan tersebut sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan dan sebagai bahan evaluasi nantinya. Laporan kegiatan tersebut akan diberikan kepada kepala BP3K beserta Supervisor yang mana akan dikaji dan di evaluasi terkait program yang sudah dijalankan.

Sedangkan evaluasi yang dilakukaan oleh Dinas Pertanian terhadap penyuluh adalah dengan cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh selama dilapangan per bulannya, setiap koordinator penyuluh dan penyuluh di BP3K se-Kabupaten Majalengka melakukan rapat di Kantor Dinas Pertanian untuk membahas hasil perkembangan kegiatan penyuluhan yang berkembang di Kabupaten Majalengkar untuk diambil kebijakan selanjutnya. Kadang kala pihak Dinas Pertanian Kabupaten melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya dan juga untuk mengetahui kepastian data yang dilaporkan setiap bulannya baik administratif maupun dalam kegiatan penyuluhan.

Organisasi Penyuluhan Pertanian

Balai Penyuluhan merupakan unit pelaksana teknis penyuluhan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota yang mempunyai struktur dan bagan organisasi sebagai berikut. Organigram BP3K kecamatan Majalengka dapat dilihat hanya susunannya saja pada tabel 4.

a.       Pimpinan Balai;

Pemimpin Balai adalah pejabat yang berlatar belakang penyuluhan atau berasal dari pejabat fungsional penyuluh. Sebagai koordinator penyuluh tingkat kecamatan.

b.      Urusan Ketata Usahaan;

Urusan ketata usahaan dapat ditangani oleh pejabat fungsional atau fungsional umum.

c.       Kelompok Jabatan Fungsional;

1)      Penyuluh yang menangani urusan Programa;

Ditetapkan oleh pemimpin balai dengan memperhatikan potensi wilayah (komoditas dominan dan unggulan) balai yang bersangkutan.

2)      Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya; dan

Ditetapkan oleh pemimpin balai dengan memperhatikan potensi wilayah (komoditas dominan dan unggulan) balai yang bersangkutan.

3)      Penyuluhan yang menangani urusan Supervisi.

Ditetapkan oleh pemimpin balai dengan memperhatikan potensi wilayah (komoditas dominan dan unggulan) balai yang bersangkutan.

Tugas dan Fungsi BPP

Balai Penyuluhan (BPP) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penyuluhan pertanian.

a.  Tugas Balai Penyuluhan

1)        menyusun programa penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan;

2)        menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;

3)        memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;

4)        memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

5)        melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan  pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

a. Fungsi Balai Penyuluhan

            Balai Penyuluhan di kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Balai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Tata Hubungan Kerja Organisasi Penyuluhan Pertanian

Balai Penyuluhan di Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelembagaan Penyuluhan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota. Hubungan kerja BP3K Kecamatan Majalengka dengan kelembagaan yang menanangani penyuluhan di Kabupaten/Kota bersifat konsultatif fungsional. Karena sekarang UPT/UPTD sudah bergabung dengan BPP, sehingga hubungan kerja di BP3K Kecamatan Majalengka dengan UPT/UPTD adalah hubungan koordinatif pelaksanaan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan tugas penyuluhan. Kemudian hubungan kerja BP3K Kecamatan Majalengka dengan pos penyuluhan desa kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di desa adalah hubungan yang bersifat pendampingan dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan.

Tata hubungan kerja di BP3K Kecamatan Majalengka terdiri dari bentuk struktural dan fungsional. Bentuk struktural adalah kepala UPT dan Kasubag TU dan bentuk fungsionalnya adalah koordinator penyuluh dan penyuluh. Kepala UPT memiliki tugas untuk merencanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian, melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan di BPP dan Posluhdes, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Koordinator penyuluh selain bertugas mengkoordinir para penyuluh juga bertindak sebagai PPL yang melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan pertanian di lapangan. PPL yang merupakan bentuk fungsional berperan sebagai fasilitator proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku utama.

Mekanisme Penyusunan Anggaran Penyuluhan Pertanian

Sumber pembiayaan BP3K Kecamatan Rajagaluh untuk pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan berasal dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah berupa gaji pegawai yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten berupa anggaran yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, biaya transportasi yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, serta pengadaan peralatan-peralatan perkantoran yang biasanya diberikan setiap satu tahun sekali. Anggaran dari sumber-sumber yang sah itu berasal dari swadaya personel lingkup BPP yaitu berupa iuran yang diberlakukan setiap bulan, digunakan untuk pembelian kebutuhan personal, misalnya peralatan makan dan minum, jam dinding, alat kebersihan dll. Penyusunan anggaran penyuluhan pertanian biasanya dilakukan saaat hendak dilakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kelangsungan kegiatan penyuluhan seperti pelatihan, demarea dan demplot.

Monitoring Kegiatan Penyuluhan

           Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kepala BP3K Kecamatan Majalengka adalah tinjauan secara terus menerus atau berkala terhadap seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Pertanian. Kegiatan monitoring yang dilakukan Kepala UPT/ BP3K Kecamatan Majalengka adalah laporan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Monitoring yang dilakukan terhadap penyuluh dengan menggunakan buku yang berisi catatan penyuluh tentang kegiatan yang telah dilakukan dan penilaian petani dalam pelaksanaan program penyuluhan. Selain itu juga dilakukan kunjungan lapang dan wawancara kepada petani.

           Sedangkan yang memonitoring Kepala BPP adalah Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka. Monitoring dilakukan dengan menggunakan buku dan catatan khusus. Kegiatan yang dipantau meliputi keberadaan, pemanfaatan kondisi sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Dari kegiatan monitoring ini dapat mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan penyebabnya serta dapat menyepakati tindakan-tindakan untuk perbaikan selama dalam proses aktivitas Balai Penyuluhan, sehingga diharapkan kegiatan penyuluhan dapat berjalan efektif dan efisien. Waktu kegiatan monitoring dilakukan sejak awal sampai akhir kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

Unsur-unsur penyuluhan yang terdapat di BP3K Kecamatan Majalengka yaitu adminitrasi personalia, perlengkapan dan kemudahan bagi penyuluh, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi.

Objek dalam praktikum ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Majalengka. Personalia yang ada di BP3K Kecamatan Majalengka terdapat 18 Petugas yang telah terstruktur Organisasi terdari Kepala BP3K, PP Superpesor, POPT, Mantri Tani, tenaga penyuluh Pertanian.

Hubungan koordinasi meliputi Kepala BP3K dengan koordinator Penyuluh. Sedangkan hubungan komando terdapat pada Kepala BP3K dengan Kasubag TU, serta hubungan pada Koordinator Penyuluh dengan PPL. Anggaran kegiatan berasal dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Monitoring yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kepala BP3K terhadap penyuluh dan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap Kepala BP3K.

B.     Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulias adalah sebagai berikut :

1.  Kegiatan pertemuan di BP3K Kecamatan Majalengka agar sering diadakan

2. Lahan yang ada di BP3K harus dioptimalkan

3. Evaluasi kegiatan harus lebih spesifik dan membangun

DAFTAR PUSTAKA

Deptan]. Departemen pertanian 2012. Praturan menteri pertanian nomor 26 tentang Pengelolaan balai penyuluhan pertanian.Jakarta.

[Deptan]. Departemen pertanian 2009. Praturan menteri pertanian nomor 35. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya. Jakarta.

Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Desa, Metode dan Teknik. Tarsindo. Bandung

Van Den Ban dan Hawkins, H.S. 1996. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.

Widjaja. 1991. Administrasi Kepercayaan Suatu Pengantar. CV Rajawali. Jakarta

[Deptan]. Departemen Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52. Tentang Metode Penyuluhan Pertanian. Jakarta

Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan  Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Progarama Penyuluhan BP3K Kecamatan Majalengka 2015

https://h0404055.wordpress.com/2010/04/01/administrasi-penyuluhan-lapangan/. “Administrasi penyuluhan pertanaian” diakses pada tanggal 09 Maret 2018